Perut Kenyang Siswa, Hati Lapar Guru Honorer

Di sebuah sudut ruang guru yang plafonnya mulai menguning, percakapan pagi ini tidak lagi didominasi soal materi ajar atau kelakuan siswa. Tapi obrolan nasib dua sejoli yang tak kunjung ada kabar baik dari negara. Pikir berkecamuk dan hati bergejolak. Apa benar guru ini profesi penjamin masa depan?

Ada selingan getir yang terselip di antara uap kopi dan asap rokok yang mengepul diatas meja. Kabar tentang pengangkatan pengurus program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi PPPK menyebar cepat melalui grup WhatsApp, menciptakan riak di kolam tenang pengabdian para guru honorer.

Secara etnografis, sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan ekosistem harapan. Bagi Pak Bedu (nama samaran)  yang sudah belasan tahun meniti karier dengan honor seikhlasnya, berita ini memicu sebuah refleksi mendalam tentang posisi mereka di mata negara.

Di satu sisi, kita melihat kelahiran Program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah ambisi besar nasional untuk memutus rantai stunting dan menciptakan lapangan kerja baru. Langkah pemerintah mengangkat pengurusnya menjadi PPPK adalah upaya taktis agar program ini berjalan di atas fondasi yang kokoh.

Secara makro, ini adalah kemenangan melawan pengangguran. Namun, di sisi lain, ada para guru honorer yang merasa langkah ini ibarat tamu baru yang langsung dipersilakan duduk di kursi utama, sementara mereka yang sudah lama di dapur belum juga diajak makan.

Diantara Angka dan Realita

Mengutip berbagai laporan kebijakan publik terkini, sinkronisasi antara program baru dan penyelesaian masalah lama (honorer) adalah kunci stabilitas sosial. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, meskipun kuota PPPK terus dibuka, kendala seringkali muncul di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) yang ragu mengusulkan formasi karena beban APBD.

Di sinilah letak ironinya. Ketika program nasional seperti MBG mampu dengan cepat menarik gerbong PPPK, muncul pertanyaan mendasar, mengapa fleksibilitas yang sama tidak selalu tersedia bagi guru honorer yang sudah ada dalam sistem Dapodik selama bertahun-tahun?

Dalam kacamata sosiologis, keadilan bukan sekadar angka di atas kertas statistik. Keadilan adalah rasa diakui. Kebijakan pengangkatan pengurus MBG memang menjawab masalah ekonomi hari ini, namun ia harus dibarengi dengan keberpihakan yang setara bagi guru honorer.

Kebijakan yang bijak seharusnya tidak menciptakan kasta baru dalam ASN. Jika pemerintah mampu menciptakan “jalan tol” bagi posisi-posisi pendukung program nasional, maka sudah sepatutnya mereka juga memperbaiki “jalan setapak” yang selama ini dilalui para guru honorer agar tidak semakin terjal.

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah mulia bagi masa depan anak bangsa. Namun, jangan sampai perut yang kenyang di ruang kelas justru disiapkan oleh guru-guru yang hatinya masih lapar akan kepastian status. Keadilan harus berjalan paralel, mengisi piring siswa, sekaligus mengisi kekosongan harapan di hati para pendidiknya.***