Meranti Revisi Perda Pajak dan Sampah, Ini Fokus Aturan Barunya

MERANTI (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD menyepakati perubahan dua Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Perubahan kedua regulasi tersebut berfokus pada penataan penerimaan daerah dan penguatan pengelolaan sampah.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengatakan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan untuk menata dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Regulasi baru juga harus memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi.

“Melalui perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kita berikhtiar melakukan penataan dan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah secara rasional dan akuntabel,” kata Asmar dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, penerimaan dari pajak dan retribusi daerah nantinya akan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan program kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, perubahan Perda Pengelolaan Sampah diarahkan untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan pengelolaan sampah di Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Juru Bicara Pansus III DPRD Kepulauan Meranti, Elvira Nindia Fradista mengatakan, Ranperda tersebut memuat perubahan pada 28 pasal. Pengaturannya mencakup sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik.

“Perubahan ini diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah di daerah,” ujar Elvira.

Dalam penerapannya, pengelolaan sampah akan diperkuat melalui pengawasan dan penertiban. Pemerintah juga mendorong pembatasan sampah, guna ulang dan daur ulang dengan melibatkan masyarakat serta pelaku usaha.

Juru Bicara Pansus II DPRD Kepulauan Meranti, Suji Hartono mengatakan, pembahasan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melalui rapat internal, rapat kerja dengan perangkat daerah, studi komparasi, konsultasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Riau serta kunjungan lapangan.

“Pembahasan dilakukan pasal demi pasal untuk memastikan aturan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diterapkan di daerah,” kata Suji.

Setelah Perda diundangkan, Pemkab Kepulauan Meranti diminta segera menyiapkan aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Bupati. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga akan dilakukan agar ketentuan baru mengenai pajak, retribusi dan pengelolaan sampah dapat dipahami dan diterapkan.***