LABUHANBATU (TP) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik dan penerima manfaat lainnya aman, sehat, bergizi, dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Asisten I Setdakab Labuhanbatu, Drs. Sarimpunan Ritonga mengatakan, pengawasan dilakukan mulai dari kelengkapan administrasi dan perizinan hingga standar pengelolaan dapur, higiene, sanitasi, serta keamanan pangan.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Teknis Percepatan dan Pemantauan Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Labuhanbatu di Ruang Rapat Bupati, Senin (28/9/2026).
“Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan perizinan lingkungan, standar pengelolaan dapur, hingga pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi,” ujar Sarimpunan.
Menurutnya, salah satu persyaratan yang menjadi perhatian adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut diperlukan untuk memastikan proses pengolahan, penyimpanan hingga pendistribusian makanan dilakukan sesuai prinsip kebersihan dan kesehatan.
Ia juga mendorong penyelenggara MBG memenuhi sertifikasi halal untuk memastikan bahan pangan dan proses pengolahan makanan sesuai ketentuan halal.
Selain aspek pangan, pengawasan mencakup lingkungan, seperti izin atau persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, kebersihan lokasi, serta kondisi sarana dan prasarana dapur penyedia MBG.
Sarimpunan menegaskan pengawasan dilakukan bukan untuk menghambat program, tetapi memastikan pelaksanaan MBG berjalan tertib dan aman serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Pengawasan ini untuk memastikan makanan yang disalurkan memenuhi aspek gizi, keamanan, kebersihan dan kehalalan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pihaknya juga membahas dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Sejumlah upaya yang dibahas antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK) atau kios binaan Bulog, kios binaan Disperindag, serta kios pangan binaan Dinas Ketahanan Pangan.
Rapat turut dihadiri sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dukcapil, Dinas P3A, BKPP, Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, Bulog dan BPS.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.

