Kadishub Siak Jadi Tersangka Usai Diduga Peras Kontraktor Proyek Teluk Lanus

SIAK (TP) – Dugaan penyalahgunaan kewenangan kembali menyeret pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JN alias ANG ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memeras kontraktor pemenang proyek pengadaan jasa sewa transportasi air menuju Desa Teluk Lanus, Kabupaten Siak.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Siak menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/7/2026).

Penyidik menduga permintaan uang dilakukan saat proses pencairan uang muka proyek masih berlangsung.

Korban dalam perkara ini adalah Direktur CV Shift of Marine berinisial AS. Perusahaan tersebut memenangkan tender pengadaan jasa transportasi air menuju Desa Teluk Lanus pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban datang ke Bank Riau Kepri untuk mencairkan uang muka proyek senilai Rp165 juta. Sebelum dana masuk ke rekening perusahaan, tersangka diduga menghubungi korban melalui WhatsApp dan meminta uang sebesar Rp25 juta.

Permintaan itu diduga tidak berhenti sampai di situ. Setelah dana proyek berhasil dicairkan, tersangka kembali menghubungi korban dan meminta agar uang segera diserahkan.

Korban kemudian mendatangi rumah tersangka di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak. Di lokasi itu, korban menyerahkan uang tunai Rp15 juta. Korban mengaku hanya sanggup memberikan sebagian dari permintaan karena dana proyek dibutuhkan untuk operasional kapal yang melayani masyarakat menuju Teluk Lanus.

Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan percakapan WhatsApp yang memperlihatkan korban mengeluhkan permintaan uang tersebut kepada suaminya. Korban juga mengaku khawatir pelayanan transportasi air terganggu apabila seluruh permintaan Rp25 juta dipenuhi.

Penyidik menduga tersangka memanfaatkan posisinya sebagai Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Pengguna Anggaran untuk menekan kontraktor. Mereka menilai korban berada dalam posisi yang sulit karena pencairan administrasi proyek berada dalam kewenangan dinas yang dipimpin tersangka.

Polres Siak juga menduga tersangka mengawal proses pencairan dana proyek sejak awal. Mulai dari mengarahkan korban melakukan pencairan di bank hingga memastikan uang telah diterima sebelum meminta penyerahan sejumlah dana.

Informasi dugaan transaksi itu diterima polisi dari masyarakat. Unit Tipidkor kemudian melakukan penyelidikan dan membuntuti korban sejak keluar dari bank hingga tiba di rumah tersangka.

Tidak lama setelah uang berpindah tangan, tim penyidik bergerak. Korban lebih dahulu diamankan untuk dimintai keterangan, kemudian polisi mendatangi rumah tersangka.

Saat dikonfrontasi, tersangka diduga mengakui telah menerima uang Rp15 juta. Uang tersebut kemudian diperlihatkan kepada penyidik dan langsung diamankan sebagai barang bukti.

Selain uang Rp15 juta yang diduga berasal dari korban, polisi menyita uang tunai Rp50 juta, dua unit telepon genggam, satu unit sepeda motor RX King, serta sebuah tas ransel yang kini menjadi bagian dari barang bukti penyidikan.

Atas dugaan perbuatannya, JN dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur mengenai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Penyidik menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan. Mereka akan menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa dalam proyek lain yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.***