SIAK (TP) – Pemerintah Kabupaten Siak menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah wilayah menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebijakan tersebut dilakukan secara situasional dengan melihat kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di masing-masing kecamatan. Wilayah yang masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya menjadi prioritas untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah perlindungan bagi anak-anak dari paparan udara yang tidak sehat. PJJ tidak diberlakukan serentak karena kondisi kualitas udara setiap kecamatan berbeda.
“Tidak semua kecamatan langsung menerapkan PJJ. Kami melihat kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah dan menjadikannya dasar untuk mengambil kebijakan,” kata Afni saat apel di halaman Masjid Islamic Center Siak, Rabu (26/8/2026).
Menurut Afni, kondisi udara dipengaruhi arah angin dan pergerakan asap. Meski titik api di Kabupaten Siak relatif terkendali, asap dari wilayah lain dapat terbawa angin dan menyebabkan kualitas udara di sejumlah kecamatan memburuk.
Saat ini, Kecamatan Kerinci Kanan, Tualang dan Minas menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena berbatasan dengan Pekanbaru dan Pelalawan. Kualitas udara di wilayah tersebut dilaporkan telah masuk kategori tidak sehat dan cenderung berbahaya.
Untuk kelompok belajar dan PAUD, Pemkab Siak memutuskan meliburkan kegiatan di seluruh kecamatan. Sementara jenjang SD hingga SMP sederajat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kondisi ISPU masing-masing wilayah.
Afni menjelaskan, Dinas Pendidikan Siak akan melakukan evaluasi secara berkala. Keputusan mengenai wilayah yang menerapkan PJJ dapat berubah mengikuti perkembangan kualitas udara serta informasi resmi BMKG dan instansi terkait.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di lingkungan ASN. ASN perempuan yang sedang hamil diperbolehkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
WFH juga dapat diberikan kepada ASN yang memiliki penyakit bawaan, seperti asma akut atau gangguan terkait ISPA, dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
“Kebijakan ini sebagai langkah pencegahan agar kelompok rentan tidak terpapar udara buruk di luar ruangan,” ujar Afni.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.
