Edison Manik Pimpin Kemenkum Riau, Wabup Muzamil Nyatakan Kerja Kolaborasi

PEKANBARU (TP) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, khususnya dalam harmonisasi regulasi, fasilitasi produk hukum daerah dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzamil saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau di Pekanbaru, Jumat (23/10/2026). Dalam pergantian kepemimpinan tersebut, Edison Manik resmi menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Riau, menggantikan Rudy Hendra Pakpahan.

Muzamil menyampaikan apresiasi kepada Rudy Hendra Pakpahan atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas. Ia juga mengucapkan selamat kepada Edison Manik yang kini mengemban amanah sebagai pimpinan baru Kanwil Kementerian Hukum Riau.

“Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan amanah selanjutnya,” ujar Muzamil.

Kepada Edison Manik, Muzamil berharap kepemimpinan yang baru dapat memperkuat koordinasi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan produk hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Edison Manik, kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Pemerintah daerah membutuhkan sinergi dengan Kementerian Hukum, terutama dalam fasilitasi produk hukum daerah, harmonisasi regulasi, serta pelayanan hukum yang semakin mudah diakses masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kepastian hukum dan keselarasan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan hukum dan kebutuhan regulasi di daerah dapat ditangani dengan baik.

Muzamil menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti siap melanjutkan dan meningkatkan kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Riau, termasuk dalam mendorong kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami siap memperkuat kolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.***