MERANTI (TP) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan dukungan terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Riau Bagian Pesisir.

Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti DPRD Kepulauan Meranti yang masih menunggu pandangan seluruh fraksi.

Dukungan Pemkab Meranti disampaikan Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP), Rabu (16/9/2026).

Asmar mengatakan, dukungan diberikan dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” cetus Asmar.

Berbeda dengan Pemkab, DPRD Kepulauan Meranti belum mengeluarkan rekomendasi. Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali mengatakan, pihaknya masih perlu mendengar pandangan seluruh fraksi sebelum menentukan sikap.

Menurut Khalid, salah satu persoalan yang perlu dibahas adalah lokasi ibu kota DOB Riau Bagian Pesisir. Ia menilai penetapan ibu kota harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemudahan akses masyarakat, khususnya wilayah kepulauan.

“Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, Alhamdulillah,” ujar Khalid.

Khalid menegaskan, pembahasan ibu kota perlu dilakukan secara komprehensif agar pembentukan DOB tidak menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi rekomendasi dukungan dari Pemkab Meranti.

“Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah ke depannya,” kata Norhamsyah.

Dengan demikian, dukungan terhadap pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir dari Pemkab Meranti telah disampaikan, sementara DPRD Meranti masih melakukan pembahasan internal.

Proses pembentukan DOB selanjutnya tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***