Buron Kasus Perusakan Hutan Menyerahkan Diri ke Kejari Bengkalis

BENGKALIS (TP) – Setelah sempat masuk daftar pencarian orang (DPO), terpidana kasus perusakan hutan berinisial N alias Bombeng akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Jumat (26/6/2026).

Penyerahan diri itu mengakhiri upaya pencarian yang dilakukan kejaksaan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bombeng datang ke Kantor Kejari Bengkalis didampingi istrinya. Ia menyerahkan diri secara sukarela setelah sebelumnya ditetapkan sebagai DPO melalui Surat Penetapan DPO tertanggal 16 Juni 2026.

Status DPO dikeluarkan karena terpidana tidak ditemukan di kediamannya di Kota Pekanbaru saat tim jaksa hendak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

Bombeng merupakan terpidana perkara tindak pidana kehutanan yang telah divonis bersalah karena secara sengaja mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan hutan tanpa izin.

Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 5030 K/Pid.Sus-LH/2025 menolak upaya hukum yang diajukan para pihak dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Riau.

Dalam amar putusan, Bombeng dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Usai menjalani pemeriksaan administrasi di Kejari Bengkalis, Bombeng langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis untuk menjalani masa hukumannya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim mengatakan, penyerahan diri tersebut menjadi bukti bahwa setiap putusan pengadilan tetap akan dieksekusi meski terpidana sempat menghindar.

“Pelarian tidak akan menghentikan proses hukum. Cepat atau lambat, putusan pengadilan tetap harus dijalankan,” jelasnya.

Ia menegaskan Kejari Bengkalis akan terus menindak setiap pelanggaran di bidang kehutanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, perkara ini juga menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal karena setiap pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban hukum.***