BPOM Temukan Kerawanan Pangan Luar Negeri di Meranti

MERANTI (TP) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru menyoroti peredaran pangan dari luar negeri di Kabupaten Kepulauan Meranti. Produk dari negara tetangga menjadi salah satu titik kerawanan yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan pangan di wilayah perbatasan.

Hal itu disampaikan Kepala BBPOM di Pekanbaru Sofiyani Chandrawati Anwar saat bertemu Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (8/10/2026).

Sofiyani mengatakan, berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan BBPOM, peredaran pangan dari luar negeri menjadi salah satu persoalan yang menonjol di Meranti.

“Dari pemetaan kerawanan, salah satu yang cukup menonjol adalah pangan dari luar negeri,” kata Sofiyani.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena permintaan masyarakat terhadap produk tersebut masih ada. Kondisi itu membuat potensi peredarannya tetap muncul.

Sofiyani mengapresiasi langkah Pemkab Kepulauan Meranti yang selama ini ikut melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat. Ia menilai koordinasi antara BPOM dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pengawasan dapat dilakukan secara terpadu.

Meranti memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain karena berada di wilayah kepulauan dan dekat dengan negara tetangga. Mobilitas orang dan barang dari luar negeri menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengatakan kondisi geografis tersebut membuat peredaran barang dari luar negeri sulit dipisahkan dari aktivitas perdagangan masyarakat.

“Jarak kita dengan negara tetangga memang cukup dekat. Karena itu, ada aktivitas ini susah ditinggalkan,” ujar Asmar.

Asmar juga menyebut harga menjadi salah satu alasan produk dari luar negeri diminati masyarakat. Sebagian konsumen menilai sejumlah barang dari luar negeri lebih murah dibandingkan produk sejenis dari dalam negeri.

“Bukan kita menjelekkan produk dalam negeri. Tetapi masyarakat menilai ada barang dari luar yang harganya lebih murah. Ini yang perlu kita sikapi bersama dengan bijaksana,” katanya.

Karena itu, Asmar meminta pengawasan dilakukan secara bijak dan terkoordinasi. Pemerintah daerah, BPOM dan instansi terkait perlu melihat kondisi perdagangan di wilayah perbatasan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Ia mendorong pengawasan dilakukan terhadap barang yang beredar di berbagai titik perdagangan, termasuk minimarket dan pusat perdagangan. Jika ditemukan produk yang bermasalah, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan.

“Kita perlu melakukan pengawasan bersama. Jika ditemukan barang yang perlu ditindaklanjuti, tentu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Selain persoalan pangan luar negeri, BBPOM juga mendorong Pemkab Kepulauan Meranti memperkuat program keamanan pangan. Sejumlah kegiatan pengawasan pangan industri rumah tangga telah berjalan, baik pada tahap sebelum produk beredar maupun setelah beredar.

Namun, Sofiyani mengatakan masih terdapat kekurangan pada dokumentasi dan data dukung yang diperlukan untuk meningkatkan capaian program Kabupaten/Kota Pangan Aman.

BBPOM juga melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM pangan di Meranti, termasuk produsen mi sagu dan produk olahan berbahan dasar sagu. Pembinaan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai keamanan dan tata cara produksi pangan yang baik.

Pengawasan juga mencakup sarana pelayanan kefarmasian dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari pengawasan sarana kefarmasian, BBPOM tidak menemukan permasalahan yang bersifat kritis. Beberapa catatan berkaitan dengan pengelolaan obat, dokumentasi, serta alat pengukur suhu di Instalasi Farmasi yang belum dikalibrasi.

Hasil pengawasan tersebut akan disampaikan kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.***