Apkasi Minta Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014, Sentralisasi Bebani Daerah

MEDAN (TP) – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan tersebut dinilai semakin mempersempit kewenangan pemerintah kabupaten, sementara tanggung jawab yang harus dijalankan di daerah terus bertambah.

Aspirasi itu mengemuka dalam Dialog Otonomi Daerah bertajuk Strategi Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah yang berlangsung di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Kamis malam (2/7/2026).

Bupati Siak, Afni Z, menyebutkan usulan revisi UU Pemerintahan Daerah harus menjadi prioritas dalam pembahasan legislasi nasional. Menurutnya, rekomendasi yang disusun Apkasi berangkat dari hasil kajian dan fakta yang dihadapi 416 pemerintah kabupaten di berbagai daerah.

“Usulan yang kami susun berbasis data lapangan dengan persoalan riil yang dihadapi pemerintah kabupaten,” beber Afni.

Dalam kajiannya, Apkasi mengidentifikasi tiga persoalan mendasar. Pertama, semakin kuatnya sentralisasi kewenangan, terutama pada bidang perizinan dan pengelolaan sumber daya strategis. Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk berinovasi serta berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan investasi.

Persoalan kedua adalah ketimpangan fiskal. Apkasi menilai pemerintah daerah dibebani pelaksanaan berbagai program nasional tanpa dukungan anggaran yang seimbang. Akibatnya, ruang fiskal APBD semakin terbatas karena sebagian besar anggaran habis untuk memenuhi belanja wajib.

Kemudian ketiga, Apkasi juga menyoroti belum jelasnya pembagian kewenangan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Kondisi ini dinilai masih berpotensi memunculkan tumpang tindih kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, Apkasi turut mendorong penyempurnaan draf revisi UU Nomor 23 Tahun 2014, pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk daerah, serta penguatan kemandirian fiskal pemerintah kabupaten guna mendukung pembangunan yang lebih efektif.***