MERANTI (TP) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD, Selatpanjang, Kamis (30/7/2026).
Meski laporan keuangan tersebut disepakati untuk dikirim ke Pemerintah Provinsi Riau guna proses evaluasi, jajaran DPRD memberikan catatan kritis terkait pengelolaan anggaran daerah.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk segera mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Efisiensi ini dinilai krusial agar alokasi anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyebut, pemerintah daerah tidak hanya mengejar target tingginya penyerapan anggaran, tetapi lebih mengutamakan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Aspek terpenting dari pelaksanaan APBD bukan hanya tingginya penyerapan anggaran, tetapi sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Asmar.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh catatan dan rekomendasi legilatif akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja keuangan Pemkab Meranti ke depan.
Setelah melalui tahap evaluasi di tingkat Provinsi Riau, Ranperda ini akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hasil evaluasi tersebut sekaligus akan menjadi pijakan utama bagi Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD dalam menyusun APBD Perubahan.***
Ikuti Tiraipesisir.com di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.
