Syarat Status Kepulauan, Kemendagri Minta Meranti Lengkapi Kajian Negative Externalities

JAKARTA (TP) – Peluang Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam kategori daerah kepulauan bergantung pada kelengkapan dokumen pendukung.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kabupaten termuda di Provinsi Riau ini segera melengkapi kajian negative externalities sebagai salah satu syarat penguatan usulan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Permintaan itu disampaikan saat Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah mengatakan, kajian negative externalities menjadi dokumen penting untuk mendukung usulan Meranti sebagai daerah kepulauan.

Bahkan, kajian tersebut sebelumnya juga telah dibahas bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus melengkapi kajian negative externalities dahulu. Setelah itu, kami siap memfasilitasi usulan tersebut kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,” ujar Raziras.

Kajian tersebut diperlukan untuk menggambarkan dampak yang dihadapi daerah kepulauan, seperti tingginya biaya pelayanan publik, keterbatasan konektivitas antarpulau, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berbeda dibanding daerah daratan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin memaparkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.

“Harapan kami Meranti dapat masuk dalam kategori daerah kepulauan sehingga memperoleh dukungan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah kami,” kata Muzamil.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kemendagri menyambut baik usulan yang disampaikan. Menurut dia, aspirasi tersebut akan menjadi perhatian untuk dibahas bersama jajaran terkait.

Seperti diketahui, RUU Daerah Kepulauan saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI bersama pemerintah pusat.

Regulasi inipun menjadi dasar pemberian kebijakan afirmatif bagi daerah berciri kepulauan, termasuk penguatan fiskal, peningkatan konektivitas dan percepatan pembangunan wilayah pesisir serta pulau-pulau terluar.***