Satgas PRR Minta Data Pascabencana Aceh Tengah Tak Terlewat

TAKENGON (TP) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan seluruh data kerusakan dan kebutuhan pascabencana tercatat secara lengkap dan akurat.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan program serta alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal itu disampaikan saat Satgas PRR melakukan monitoring dan evaluasi (monev) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tengah, Rabu.

Tim melakukan pemaparan bersama pemerintah daerah sebelum meninjau sejumlah lokasi terdampak untuk mencocokkan data dengan kondisi di lapangan.

Ketua Tim Satgas PRR, Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka mengatakan, monitoring dilakukan agar mengetahui kebutuhan yang masih belum tertangani sekaligus mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.

“Kami hadir untuk melihat apa yang masih kurang di lapangan dan mendorong penyelesaiannya di pemerintah pusat,” kata Nouldy.

Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah harus memastikan tidak ada data kerusakan maupun kebutuhan rehabilitasi yang terlewat. Menurutnya, kesalahan atau kekurangan data dapat berdampak pada penetapan program dan anggaran dari pemerintah pusat.

“Semua data harus rinci dan lengkap. Kalau datanya salah, dampaknya bisa besar,” tegas Haili.

Ia menyebut pendataan telah dilakukan hingga 295 desa. Namun, masih terdapat kendala dalam proses pengunggahan sehingga diperlukan penyempurnaan dan sinkronisasi data ulang.

Satgas PRR kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika ditemukan perbedaan, data akan diperbarui agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diakomodasi dalam program pemulihan.

Anggota Tim Monev Aceh 1 Satgas PRR Pusat, Kombes Pol. Suwinto, S.I.K., mengatakan validitas data menjadi bagian penting dalam proses evaluasi.

“Monitoring bukan hanya mengevaluasi administrasi, tetapi memastikan fakta di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, data yang valid akan membantu pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan alokasi program secara tepat sasaran, sehingga pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif.***