Revitalisasi Sekolah Siak Rp61 M, Afni Ingatkan Jangan Pungli

SIAK (TP) – Anggaran program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Siak mencapai lebih dari Rp61 miliar untuk pelaksanaan 2025-2026. Bupati Siak Afni Zulkifli meminta penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan bebas dari pungutan liar.

Pada pelaksanaan 2025, terdapat 36 sekolah yang memperoleh bantuan dengan nilai pagu Rp31,91 miliar. Penerima tersebut terdiri atas 5 PAUD, 15 SD dan 16 SMP.

Untuk 2026, hingga 2 Agustus tercatat 44 satuan pendidikan telah meneken perjanjian kerja sama (PKS). Nilai pagu sementara mencapai Rp29,81 miliar, dengan penerima 29 PAUD, 4 SD dan 11 SMP.

Masih ada 7 SD dan 2 SMP yang berada dalam proses Bimtek atau pra-Bimtek dan belum masuk tahap penandatanganan PKS. Jika digabungkan, program revitalisasi saat ini telah menjangkau 53 satuan pendidikan, yakni 29 PAUD, 11 SD dan 13 SMP.

Afni menegaskan tidak boleh ada pihak yang meminta imbalan kepada sekolah dalam proses revitalisasi. Kepala sekolah juga diminta tidak menaikkan nilai pekerjaan dan segera melapor apabila menemukan tekanan atau pungutan di lapangan.

“Saya ingatkan, jangan sampai ada yang meminta fee ataupun melakukan pungli ke pihak sekolah. Termasuk kepada seluruh kepala sekolah, jangan mark up dan harus berani melapor bila ada yang mengganggu program ini di lapangan,” ujar Afni saat memberikan arahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Senin (3/8/2026).

Ia menyebut revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Afni juga meminta sekolah mengutamakan tenaga kerja dan kebutuhan barang dari lingkungan sekitar sesuai aturan, sehingga anggaran yang masuk ikut menggerakkan ekonomi masyarakat.

Selain pelaksanaan fisik, Afni menilai pembaruan data sekolah juga penting. Ia mendorong sekolah mendapatkan pendampingan tenaga profesional untuk memastikan data Dapodik selalu sesuai kondisi terbaru karena menjadi salah satu dasar pengusulan revitalisasi.

Kepala BPMP Riau Nilam Sari mengingatkan sekolah penerima agar mengelola bantuan sesuai ketentuan. Menurutnya, pendampingan dari pemerintah daerah juga diperlukan agar setiap tahapan berjalan tertib.

Nilam menyatakan, sejumlah daerah pernah menghadapi laporan dan temuan dalam pelaksanaan program serupa. Karena itu, ia berharap pengawasan di Siak diperkuat agar program berjalan sesuai aturan.

“Jangan terlalu takut menjalankan, tapi jangan juga terlalu berani karena program ini diawasi,” katanya.

Hingga kini, sebanyak 112 satuan pendidikan telah masuk dalam daftar usulan melalui aplikasi. Rinciannya yakni 42 PAUD, 47 SD, 21 SMP dan 2 SKB. Di luar daftar tersebut, terdapat 91 PAUD yang masih menjalani proses verifikasi dan validasi untuk kemungkinan masuk dalam penambahan penerima.***