Polres Bengkalis Bekuk Penampung PMI Ilegal

BENGKALIS (TP) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran keimigrasian di wilayahnya. Dalam operasi Senin malam, 9 Februari 2026, sekitar pukul 23.30 WIB, polisi menangkap dua orang yang diduga menampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar melalui Kepala Seksi Humas AIPDA Juliandi Bazrah mengatakan, polisi menetapkan pasangan suami istri berinisial J (62 tahun) dan S (39 tahun) sebagai tersangka. “Keduanya berperan menyediakan rumah penampungan bagi PMI yang masuk dari Malaysia melalui jalur ilegal,” ujar Juliandi, Rabu (11/2/2026).

Tim khusus Satreskrim bergerak ke sebuah rumah di Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Dari lokasi itu, polisi mengamankan lima PMI yang baru tiba dari Malaysia menggunakan speed boat. Petugas mendapati para PMI berada di rumah yang diduga menjadi tempat transit sebelum diberangkatkan ke daerah lain.

Hasil penyelidikan sementara menunjukkan, para PMI menyeberang dari Malaysia dengan speed boat. Setibanya di pantai wilayah Bengkalis, tersangka menjemput mereka menggunakan mobil Toyota Fortuner hitam lalu membawa mereka ke rumah penampungan. Polisi menilai fasilitas di rumah tersebut tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan.

Dalam operasi itu, penyidik menyita dua unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi, satu unit speed boat, satu unit Toyota Fortuner hitam, serta satu unit Toyota Rush warna silver yang berkaitan dengan aktivitas penjemputan dan pengangkutan PMI.

Polisi menahan kedua tersangka di Mapolres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penyidik juga menerapkan Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta mengaitkannya dengan Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Fahrian menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas praktik TPPO dan pelanggaran keimigrasian di wilayah Bengkalis. “Kami akan terus mengawasi dan menindak setiap aktivitas yang mengeksploitasi pekerja migran. Masyarakat jangan terlibat dalam pengiriman atau penerimaan PMI melalui jalur nonprosedural karena risikonya sangat besar,” kata dia.

Polres Bengkalis kini mendampingi lima PMI tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses administrasi serta perlindungan mereka berjalan sesuai aturan.***