Pendapatan Meranti Rp1,12 Triliun, PAD Hanya Rp204,69 Miliar

MERANTI (TP) – Struktur pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 masih lebih banyak bersumber dari pendapatan transfer.

Dari total pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,12 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp204,69 miliar.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Meranti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.123.703.571.699.

Jumlah tersebut meningkat Rp2.978.101.488 dibandingkan APBD murni 2026.

Dari total pendapatan itu, PAD ditetapkan sebesar Rp204.699.931.188. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp919.003.640.511.

Artinya, pendapatan transfer menyumbang sekitar 82 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan PAD berada di kisaran 18 persen. Komposisi ini menunjukkan ruang pendapatan yang berasal dari sumber daerah sendiri masih jauh lebih kecil dibandingkan dana transfer.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Banggar dalam pembahasan perubahan APBD 2026. DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya menetapkan target pendapatan, tetapi juga memastikan angka yang dicantumkan sesuai dengan potensi penerimaan yang dapat direalisasikan.

Juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, S.Psi., menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius memperkuat sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah.

Menurut Noli, optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah juga diminta memperbarui data objek pajak serta meningkatkan pengawasan terhadap sumber penerimaan yang selama ini menjadi kewenangan daerah.

Banggar juga menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi daerah. Upaya tersebut dinilai perlu dibarengi dengan pengawasan agar potensi penerimaan tidak terlewat.

Selain peningkatan PAD, Banggar meminta penyusunan target pendapatan dilakukan secara realistis. Target yang terlalu tinggi tanpa dukungan potensi penerimaan yang jelas dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan belanja.

Catatan tersebut menjadi penting karena total belanja dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan mencapai Rp1.126.121.071.979. Nilai belanja tersebut masih lebih besar daripada pendapatan sehingga APBD mencatat defisit sekitar Rp2,41 miliar.

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, Banggar meminta pemerintah daerah lebih selektif menentukan program dan kegiatan. Anggaran diharapkan diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, terutama pelayanan dasar dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Banggar juga meminta seluruh perangkat daerah bertanggung jawab terhadap target pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Setiap program perlu memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat diukur hasilnya.

Pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mengelola penerimaan. Data dan potensi pendapatan perlu diperbarui secara berkala agar perencanaan APBD berikutnya dapat menggunakan dasar yang lebih akurat.

Perubahan APBD 2026 selanjutnya masih harus melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Riau sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan struktur pendapatan yang masih didominasi transfer, peningkatan PAD menjadi salah satu pekerjaan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal Meranti.***