BENGKALIS (TP) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis menetapkan seorang oknum PNS berinisial AT (56) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Yohn Mabel, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan AT ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Agustus 2026 setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

“Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka setelah terpenuhinya alat bukti dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Yohn.

Tersangka kemudian ditahan pada Selasa (18/8/2026) berdasarkan surat perintah penahanan. Saat ini, AT menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Bengkalis.

Kasus tersebut diketahui setelah orang tua korban membawa anaknya menjalani pemeriksaan medis pada 18 Juni 2026. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan luka pada bagian organ intim korban.

Setelah kembali ke Rupat, orang tua korban menanyakan kondisi tersebut. Korban kemudian menyampaikan bahwa dugaan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dikenalnya dengan sebutan “Paman” di lingkungan sekolah.

Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Dalam proses penyidikan, polisi juga memperoleh keterangan bahwa dugaan perbuatan tersebut diduga terjadi lebih dari satu kali.

Penyidik Unit IV Satreskrim Polres Bengkalis selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan alat bukti hingga menetapkan AT sebagai tersangka.

Atas perkara tersebut, AT disangkakan melanggar Pasal 415 huruf b juncto Pasal 417 juncto Pasal 473 ayat (3) huruf c dan ayat (4) KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Yohn menegaskan proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara profesional dan tetap memperhatikan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban yang masih di bawah umur.

“Polres Bengkalis berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana kekerasan dan perbuatan seksual terhadap anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Penyidik kini melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya.