Imigrasi Selatpanjang dan Konsul Malaysia Bahas Jalan Keluar PMI Ilegal

MERANTI (TP) – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang dan Konsulat Malaysia di Pekanbaru membahas solusi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Salah satu fokusnya, membuka peluang agar pekerja yang selama ini masuk melalui jalur ilegal dapat beralih ke jalur resmi.

Pembahasan itu berlangsung saat Konsul Malaysia di Pekanbaru, Muhammad Husni Sahiran bin Ismail, berkunjung ke Kantor Imigrasi Selatpanjang, Kamis (9/7/2026).

Pertemuan juga dihadiri Atase Imigrasi Konsulat Malaysia Khushaima binti Syed Abdul Rahman, Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Riau Junior Manerep Sigalingging, Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Dendi Surya Agung Nugraha, serta jajaran imigrasi.

Muhammad Husni mengatakan wilayah pesisir seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Tanjung Balai Karimun memiliki mobilitas pekerja yang tinggi ke Malaysia. Karena itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur legal.

“Karena keselamatan pekerja menjadi keutamaan dan sebab itu kami sentiasa menggalakkan penggunaan jalur yang sah,” katanya.

Ia mengimbau calon pekerja migran harus mengurus paspor melalui Kantor Imigrasi dan menggunakan agen resmi. Menurutnya, jalur legal memberi perlindungan hukum dan keselamatan yang lebih baik dibanding jalur ilegal.

Muhammad Husni juga menyebut pengajuan visa Malaysia kini dilakukan sepenuhnya secara daring. Prosesnya memakan waktu dua hingga tujuh hari kerja dengan biaya sekitar RM120,96 atau sekitar Rp400 ribu-Rp500 ribu, tergantung nilai tukar.

Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut forum Sosek Malindo.

Isu yang dibahas ialah skema agar PMI nonprosedural dapat beralih menjadi pekerja legal.

“Dengan semangat kolaborasi ini, kami berharap penerbitan dokumen perjalanan dan pengawasan perlintasan semakin baik sehingga pelanggaran dapat ditekan,” ujar Junior.

Menurut dia, kerja sama kedua negara juga bertujuan menekan praktik keberangkatan melalui jalur tikus sekaligus memperkuat keamanan di kawasan perbatasan Selat Malaka.***