Daftar Daerah di Riau yang Sudah Cairkan Gaji ke-13 dan TPP ASN 2026

PEKANBARU (TP) – Sebanyak empat pemerintah daerah di Provinsi Riau telah menuntaskan pembayaran Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) Tahun Anggaran 2026. Keempat daerah tersebut yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.

Data tersebut dipaparkan Pemerintah Provinsi Riau dalam Sarasehan Nasional bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik yang digelar di Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebutkan, kemampuan fiskal pemerintah daerah di Riau masih menghadapi tekanan. Kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya kewajiban pembayaran dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang nilainya mencapai sekitar Rp4 triliun.

“Masih ada kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Riau sekitar Rp4 triliun. Kondisi ini tentu memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja, termasuk pembayaran hak ASN,” ujar SF Hariyanto.

Berdasarkan rekapitulasi Pemprov Riau, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir telah mencairkan Gaji ke-13, namun TPP ke-13 belum direalisasikan. Kabupaten Pelalawan juga telah membayar Gaji ke-13, sedangkan TPP ke-13 baru dianggarkan sebesar 50 persen.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi telah menyelesaikan pembayaran Gaji ke-13. Adapun TPP ke-13 di kedua daerah tersebut dijadwalkan cair pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026.

Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu hingga kini tercatat belum merealisasikan pembayaran Gaji ke-13 maupun TPP ke-13 bagi ASN.

Sarasehan nasional tersebut turut membahas berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi daerah, termasuk aspek regulasi, tata kelola pembiayaan berkelanjutan, serta peluang obligasi daerah sebagai instrumen investasi publik.***