Bupati Kasmarni: Karhutla Bengkalis Tak Cukup Dipadamkan

BENGKALIS (TP) – Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pencegahan, pengelolaan tata air gambut, penguatan masyarakat, serta perbaikan tata kelola lahan harus menjadi bagian dari penanganan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).

Kasmarni menyebut kondisi karhutla di Bengkalis masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan ground check per 22 September 2026, luas karhutla tercatat 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara pemantauan citra satelit per 28 September 2026 menunjukkan luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.

Menurut Kasmarni, perbedaan data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemantauan dan penanganan di lapangan.

“Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” kata Kasmarni.

Untuk menangani kondisi tersebut, Pemkab Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla dan membentuk Satgas Operasi Bersama yang melibatkan TNI dan Polri. Pemerintah daerah juga memperkuat sarana pemadaman, patroli serta koordinasi di wilayah yang rawan kebakaran.

Selain penanganan di lapangan, Pemkab Bengkalis telah menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan gambut.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendapat dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Kasmarni menilai dukungan tersebut perlu diikuti dengan langkah pencegahan agar penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi.

Salah satu pendekatan yang didorong adalah pelibatan masyarakat melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Pemkab juga mendorong masyarakat mengelola dan membuka lahan dengan metode yang aman tanpa pembakaran.

“Lahan gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujar Kasmarni.

Rumah Runding Jadi Pusat Pembelajaran Gambut

Kasmarni juga mendorong Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban tidak hanya menjadi lokasi kegiatan, tetapi berkembang sebagai ruang edukasi, riset dan pembelajaran restorasi gambut.

Kawasan tersebut mencakup lanskap sekitar 2.400 hektare yang menjadi bagian dari upaya pengelolaan tata air dan restorasi ekosistem.

Menurut Kasmarni, keberhasilan restorasi tidak hanya dilihat dari luas lahan yang dipulihkan. Pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kawasan juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan restorasi.

“Di sini pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut,” jelasnya.

Pemkab Bengkalis juga menyiapkan sejumlah pengembangan kawasan, termasuk pembangunan ikon lingkungan di sekitar Rumah Runding Restorasi. Dua pohon yang berada di kawasan tersebut direncanakan menjadi simbol komitmen pelestarian lingkungan.

“Dua pohon ini nantinya kita jadikan ikon atau spot foto sebagai simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove,” ungkap Kasmarni.

Penanganan Karhutla Butuh Kolaborasi

Kasmarni menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki pola kerja dan tujuan yang sama dalam mencegah kebakaran serta menjaga ekosistem gambut.

Dalam kesempatan tersebut, Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, akademisi, pihak swasta, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut serta berbagai pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Bengkalis.***